Diperkirakan Butuh Satu Tahun Untuk Ubah Istilah WP

Posted on

Diperkirakan Butuh Satu Tahun Untuk Ubah Istilah WP

Gotax – Masa transisi dari rencana perubahan istilah “WP” alias wajib pajak menjadi “pembayar pajak” diperkirakan akan mencapai hingga setahun. Namun sebelu mengeksekusi kebijakan ini, pemerintah diharapkan bisa melakukan sosialiasi terlebih dahulu.

Wahyu Nuryanto selaku Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute mengungkapkan jika masyarakat harus memahami maksud serta tujuan adanya rencana Ditjen Pajak untuk mengubah istilah tersebut, karena tanpa adanya pemahaman yang baik maka perubahan akan terasa sia-sia saja.

“Perubahan ini, mesti jelas juga. Namun saya nilai masa transisinya akan berjalan tidak lama. Bisa enam bulan bahkan setahun” ungkap Wahyu.

Wahyu pun meyakini jika masa transisi dari perubahan istilah itu dapat dilakukan secepat mungkin oleh otoritas pajak, walaupun jumlah SDM Direktorat Jenderal Pajak sangat terbatas namun perubahan dari segi adiministrasi dinilai bukah hal yang sukar untuk dilaksanakan.

“Yang paling penting itu masyarakat bisa paham dan mengerti baik maksud juga tujuannya. Saya pikir tidak akan lama karena saat ini perbaikan administrati sudah dilaksanakan” ujarnya.

Walaupun demikian, beliau menggaris bawahi jika tidak menjamin adanya perubahan ini mampu mendorong tingkat kepatuhan dan kedisiplinan para wajib pajak. Hal ini akan bergantung pada pelayanan serta kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Mengutip dari draf RUU KUP, mengatakan jika perubahan istilah ini didasari alasan fungsional terutama untuk dapat membantu mendorong masyarakat melakukan pembayaran pajak dengan mengubah terminology. Ini merupakan bunyi dari poin 4 (a) bagian umum dari draf tersebut.

Dan sebagai konsekuensinya, NPWP yang selama ini dipakai sebagai alat untuk identifikasi wajib pajak akan diganti dengan Nomor Induk Pembayar pajak disingkat NIPP.

“NIPP merupakan nomor yang diberikan pada pembayar pajak sebagai sarana untuk pelaksanakan hak serta pemenuhan kewajiban perpajakan yang nantinya akan dipakai sebagai identitas pembayar pajak atau pengenal diri”

Bila disahkan, RUU KUP yang baru akan serta merta menggantikan UU KUP Nomor 5/2008 serta akan menjadi pintu pertama melaksanakan revisi secara menyeluruh terhadap paket UU perpajakan 2008, contohnya UU PPh dan UU PPn.