Ditjen Pajak Resmi Sahkan Integrasi Data Untuk Perpajakan Telkom Indonesia

Posted on

Ditjen Pajak Resmi Sahkan Integrasi Data Untuk Perpajakan Telkom Indonesia

Jasa Konsultan Pajak Jakarta – Pt. Telkom Indonesia berhasil menyelesaikan UAT (User Acceptance Test) dari e-Faktur Host to Host maka dari itu dinyatakan telah siap sedia untuk ikut dalam program integrasi data perpajakan bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Alex J. Sinaga selaku Direktur Utama Telkom Indonesia mengatakan jika apresiasi atas bantuan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam membantu mensukseskan program integrasi dari data perpajakan Telkom Indonesia bersama Direktorat Jenderal Pajak. Dan dalam proses peresmiannya telah dilakukan Selasa kemarin, Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak mengatakan jika PT Telkom Indonesia telah resmi sebagai pengguna dari aplikasi yang diterbitkan DJP yakni e-Faktur Host to Host.

“Hal ini telah diputuskan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan nomor KEP-325/PJ/2018 mengenai hasil penetapan PT Telekomunikasi Indonesia TBK selaku pengusaha kena pajak yang telah memakai dan mengaplikasikan secara resmi aplikasi e-Faktur Host to Host”

Integrasi dari data perpajakan ini pada awalnya dimulai dengan mengadakan rapat koordinasi di antara tiga pihak penting yakni Kementerian Keuangan, Kementrian BUMN dan Direktorat Jenderal Pajak yang tepatnya terjadi pada 26 Desember 2016.

Dalam pertemuan ini, Kementerian BUMN telah memberikan dukungan pada rencana integrasi serta pertukaran data dari perpajakan. Lantas, adakah factor pendukung dari rencana ini?.

Faktor Pendukung

Ada sejumlah factor yang mendukung perisitiwa ini sampai terjadi, antara lain karena pemegang saham yang terbesar di Badan Usaha Milik Negara yakni pemerintah sehingga semestinya tidak ada masalah dalam hal permintaan data DJP. Badan Usaha Milik Negara selaknya jadi barometer kepatuhan dalam upaya pemenuhan kewajiban pajak perpajakan di negara.

Berhubungan dengan proses pemenuhan kewajiban perpajakan, maka semestinya cost of compliance WP BUMN rendah dengan sedikitnya sanksi adminsitrasi perpajakan yang diberikan. “Dari hasil rapat koordinasi tingkat tinggi pada akhirnya telah disepakati sejumlah WP BUMN yang terlibat dalam rencana pertukaran data dan integrasi perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak, termasuk di dalamnya adalah Telkom Indonesia sebagai pengusaha kena pajak yang telah menjalankan bisnis besar di dalam negeri.